Bab 1 : Sistem Ekonomi
Indonesia
1. Pengertian Sistem Ekonomi
Adapun Sistem Ekonomi Menurut Dumairy
(1996), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin
hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu
tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsurunsur :
1. manusia sebagai subjek;
2. barang-barang ekonomi sebagai
objek,
3. serta seperangkat kelembagaan yang
mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi
Sistem
Ekonomi menurut Gilarso (1992), Sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengordinasikan
perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan
sebagaiannya) dalam menjaankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi,
konsumsi, investasi, dan sebagaiannya) sehingga menjadi satu kesatuan yang
teratur dan dinamis dan kekacauanpun dapat dihindari.
2. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis
Sistem ekonomi liberal kapitalis
adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya
sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama
kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem
perekonomian/tata ekonomi liberal/kapitalis merupakan system perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian
seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain
sebagainya.
Dalam perekonomian liberal/kapitalis
setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua
orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan
bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas. Ciri-ciri dari
sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :
1. Masyarakat diberi kebebasan dalam
memiliki sumber-sumber produksi.
2. Pemerintah tidak ikut campur
tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
3. Masyarakat terbagi menjadi dua
golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh)
4. Timbul persaingan dalam
masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
5. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.
6. Pasar merupakan dasar setiap tindakan
ekonom.
7. Biasanya barang-barang produksi yang
dihasilkan bermutu tinggi.
3. Sistem Ekonomi Sosialis
Seperti yang dijelaskan di Dumairy
(1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis.
Bagi kalangan sosialis, pasar justru haus dikendalikan melalui perencanaan
terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak
mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau Negara harus
turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang terpenting untuk dicatat
berkenaan dengan system ekonomi sosialis adalah bahwa system ini bukanlah
sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.
Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua
subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari Marxis, dan sistem ekonomi
sosialis demokrat. Adapun ciri – cirri dari sistem ekonomi sosialis adalah :
1. Seluruh unit ekonomi baik
produsen, konsumen maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri
yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi yaitu partai.
2. Partai menentukan secara rinci
arah dan sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap
unit ekonomi dalam pengadaan, baik barang-barang untuk sosial (social goods)
maupun untuk pribadi (private goods).
3. Ruang gerak bagi adanya inisiatif
dari pelaku - pelaku ekonomi tidak ada
sama sekali.
4. Sistem ini dianut oleh : mantan
negara Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara dan Kuba
Adapun ciri – ciri ekonomi sosialis demokrat adalah :
1. Di satu pihak ada kebebasan
individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun di pihak lain, peran
pemerintah lebih besar misalnya dalam menentukan upah minimum dan penetapan
harga minimum atau maksimum serta ada kebijakan perlindungan usaha, konsumen
dan pekerja,
2. Landasan ilmiah dari sistem ini
adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan
sosial.
3. Sistem ini dianut di Eropa Barat
terutama Jerman
4. Persaingan Terkendali
Berdasarkan
sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat
alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik.
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali
untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme dan
bukan pula sosialisme. Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak
terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu.
Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tententu yang
sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas
bidang usaha. Jadi pada kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan
kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas,
melainkan persaingan yang terencana-terkendali.
Bab 2 : Sejarah Ekonomi
Indonesia
A. Masa Sebelum Penjajahan ( Sebelum Tahun 1600 )
Dinamika
perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman
pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Posisi geografis
dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat pada keragaman corak
aktivitas perekonomiannya. Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan
pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata
pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan internasional.
Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian
masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya
berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di
Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan. Kerajaan
Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa, posisi ini membuat masyarakat Mataram
bertumpu pada sector pertanian. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman
Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan
Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit
hidup dari pertanian dan perdagangan. Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan,
perekonomian Indonesia bertumpu pada sector pertanian dan perdagangan.
B. Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )
Perjalanan
historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi
yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis
merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia,
dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas
usaha misionaris Katolik Roma. Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai
keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain itu, bangsa
Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah)
menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian
Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis,
karena komoditi rempah-repah yang andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja.
Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari
ekspolitasi Portugis.
C. Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )
Belanda masuk ke
Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan
diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya
yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal
hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor
Timur. Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang
ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimiliknya,
seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata
sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan
karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia).
Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh
:
1. Peperangan
terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.
2. Penggunaan
tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
3. Korupsi yang
dilakukan pegawai VOC sendir
4. Pembagian
deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.
Bubarnya
VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam
paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh
Van Den Bosch.
Sistem
tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia.
Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat
menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem
landrent , sIstem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup.
Setelah
melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka
(Liberal). Kebijakan ini dilakukan karna desakan kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan mendorong
pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan
Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya
sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.
D.
Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )
Konstelasi
peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi
politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung
lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan
Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang
membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional
dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan
radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang,
terdiri atas :
1. Perluasan
Areal Persawahan
2. Pengawasan
Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan
areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi
pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian
diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah
Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung
desa. Badan yang menangani masalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi
Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis
tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan
langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus
dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang
menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah
Indonesia selama tiga abad.
E. Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian
Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut,
Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan
perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
1.
Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan
ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan.
Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang,
namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan
luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam
kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan
perekonomian Indonesia pada saat itu.
Dalam
menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
1.
Pinjaman Nasional
Pinjaman
nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan
Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional
yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan
agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.
2.
Pemenuhan Kebutuhan Rakyat
3.
Melakukan Konferensi Ekonomi
Pembahasan
mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang,
serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.
4.
Membuat Rencana Pembangunan
Dibuat
Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai
peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta
status perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun
bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam
pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
5.
Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah
berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.
6.
Nasionalisasi Bank Indonesia
Selain
kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem
Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada
masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan
ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat
situasi politik yang tidak stabil.
7.
Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )
Ciri
utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini
disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang
memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini
perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini
akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Pemerintah
terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah
mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi
perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang,
melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin.
Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud
untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
8.
Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )
Demokrasi
Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno
menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang
berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi
terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi
Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana
dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta
mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
Tidak
menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya
devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang
tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar
dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan),
perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada
saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
F.
Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )
Masa
Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa
tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan
menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah
berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang
baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan
pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.
Pentingnya
aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8
(delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :
1) Kebutuhan
Pokok
2) Pendidikan
dan kesehatan
3) Pembagian
pendapatan
4) Kesempatan
kerja
5) Kesempatan
berusaha
6) Partisipasi
wanita dan generasi muda
7) Penyebaran
pembangunan
8) Peradilan
Agar
implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana,
maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan
jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan
sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita
menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka
kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi,
dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk
melalui program Keluarga Berencana (KB).
Sisi
negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup,
kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah,
ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin
menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Meskipun
Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi
justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya
Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Terlepas
dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui
bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi
rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi
tumbuhnya perekonomian secara baik.
G.
Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa
reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia
dari sisi sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi
landasan bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang
paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari
sentralitis menjadi desentralitis.
1. Masa
Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah
satu tugas penting Presiden Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas
Negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis
moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :
1)
Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan
BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
2)
Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
3)
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00
4)
Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5)
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6)
Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan yang Tidak Shat
7)
Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Meski
hanya singkat dalam masa pemerintahannya, namun Habibie menjadi peletak dasar
bagi pemerintahan selanjutnya.
2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid /
Gus Dur ( 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 )
Gus Dur memerintah dengan gaya
yang agak kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan
public sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak
memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan
ke luar negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga
mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.
Perekonomian kala itu butuh
perhatian serius dalam penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk
mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan
Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi
Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai
berikut :
1)
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia
mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif,
laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam
negeri juga sudah mulai stabil.
2)
Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik
3)
Sosial dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat
investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia
4)
Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya
kegiatan penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam
negeri
Gus
Dur telah menghiasi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah
keterbatasan fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan
dasar kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.
3. Masa Pemerintahan Megawati
Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )
Mewarisi
kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan
Gus Dur ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun
swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga
saham gabungan yang cenderung menurun.
Salah
satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk
mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan
menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi
korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada
masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami
kemajuan walaupun masih ada beberapa kebijakannya yang memicu banyak
kontroversi tetapi Megawati sebagai presiden wanita pertama di Indonesia
menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam
memperbaiki sector moneter, dan membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas
merupakan modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.
4.
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 -
Sekarang )
Kebijakan SBY yang dianggap
kontroversial yaitu :
1)
Kebijakan mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi oleh naiknya
harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector pendidikan
dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2)
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kebijakan ini ditujukan untuk
memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin namun
pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan
pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijakan
lain yang ditempuh adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan
ini dilakukan melalui pengendalian pembangunan infrastruktur, melalui ajang
pertemuan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin
banyaknya investasi asing di Indonesia diharapkan jumlah kesempatan kerja juga
akan bertambah.
Perkembangan
dalam sector utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan
Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini
juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun,
tingkat inflasi pada masa ini sempat membumbung tinggi.
Pada
tahun 2010, perumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan
ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bab
3 : Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Pengertian pertumbuhan ekonomi harus
dibedakan dengan pembangunan ekonomi.Dalam makalah pertumbuhan ekonomi
ini,penulis ingin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah
satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan
output agregat khususnya output agregat per kapita.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses
perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan
yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan
juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang
diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil
terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar
daripada tahun sebelumnya.
Indikator
yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah, tingkat
pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), dan Tingkat pertumbuhan PNB (Produk
Nasional Bruto).
Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer dipakai
adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah, terbatas pada negara
yang bersangkutan. Perbedaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi
adalah, Pembangunan ekonomi lebih
bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat
perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian, sedangkan Pertumbuhan ekonomi
keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar
pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan
Persamaan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi adalah, Kedua-duanya
merupakan kecenderungan di bidang ekonomi, Pokok permasalahan akhir adalah
besarnya pendapatan per kapita, Kedua-duanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan
memerlukan dukungan rakyat, Kedua-duanya
berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses
pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia
merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses
pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek
pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakanproses
pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada
sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian,
sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi,
apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola
sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya
kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan
laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatanproses pembangunan,
pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh
mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas
serangkaian aktivitas pembangunanekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya
berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap
pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai
pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi
penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya
sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya
yang dapat menghambatproses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois,
boros, KKN, dan sebagainya.
5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA
dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal
sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunanekonomi karena
barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
2. FAKTOR – FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA
a. PDB
Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan
menjadi Rp 4.200 triliun pada 2008. Sektor yang diharapkan untuk mendorong
pertumbuhan PDB tersebut dari sektor konsumsi dan proyek infrastruktur. PDB
2008 sekitar Rp. 4.200 triliun. Yang paling mendorong itu konsumsi. Konsumsi
adalah 60 persen, pemerintah menaruh pertumbuhan ekonomi itu didukung dengan
kebijakan fiskal. Sedangkan PDB Indonesia pada 2007 diperkirakan mencapai Rp.
3.531,08 triliun.Konsumsi masyarakat yang pada titik kritis saat ini akibat
menurunnya daya beli. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan program yang
dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi tingkat suku bunga dan inflasi.
Penerimaan naik itu tidak ada artinya jika inflasinya
tinggi. Selain itu, harga terkendali, sehingga akhirnya income riil naik.Titik
kritis yang lain adalah investasi. Untuk mencapai pertumbuhan PDB pada level
tersebut, diperlukan investasi lebih dari Rp. 1.000 triliun. Jumlah kebutuhan
investasi untuk mendorong infrastruktur. Jika investasi itu naik, maka akan
terjadi akselerasi dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga
pemerintah dalan mengalokasikan jumlah anggaran yang cukup signifikan dalam
belanja infrastruktur.Anggaran untuk infrastruktur itu, dapat disebar di
departemen teknis antara lain Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen
Perhubungan. Pemerintah yang punya anggaran belanja modal, akan menggunakannya
untuk belanja irigasi, bandara, pelabuhan, kereta api.Selain mengalokasikan
anggaran yang meningkat signifikan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah
juga mendorong investasi swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP)
untuk beberapa proyek seperti infrastruktur listik, pengadaan jalan, bandara dan
pelabuhan. Menurut Anggito, pemerintah akan melakukan pembagian risiko terhadap
pihak swasta.
Investasi juga akan dibentuk dari perbankan, PMDN, PMA,
pasar modal, dan keuntungan perusahaan yang diinvestasikan. "Jadi dari
sumber-sumber itu sudah masuk pipeline untuk bisa mendukung investasi yang
memadai untuk 2008. Semua itu cukup untuk mendukung pertumbuhan 6,8
persen.Konsumsi, investasi, ditambah kinerja ekspor yang masih cukup baik,
mampu membentuk PDB menjadi Rp 4.200 triliun. Sebelumnya, ekonomi pada 2008
ditargetkan tumbuh 6,8 persen. Asumsi tersebut juga memperhatikan proyeksi
pencapaian 2007 yang diprediksi hanya akan mencapai 6,1 persen. Untuk mengejar
target 2008 itu, beberapa indikator pendorong pertumbuhan mesti dipenuhi yaitu
konsumsi rumah tangga harus tumbuh 5,9 persen, konsumsi pemerintah 6,2 persen,
investasi 15,5 persen, ekspor 12,7 persen, dan impor 17,8 persen. Sedangkan
Standard Chartered Bank (SCB) memprediksi pertumbuhan ekonomi atau produk
domestik bruto (PDB) tahun 2008 hanya 6,3%.
Setelah terpengaruh oleh dampak peningkatan tajam harga minyak dan tingkat suku
bunga di tahun 2005, ekonomi Indonesia berangsur pulih dan perkembangannya
cenderung meningkat dari 5,5% di tahun 2006 menjadi 6,1% di tahun 2007 dan 6,3%
di tahun 2008. Angka PDB SCB ini sudah memperhitungkan prediksi adanya
perlambatan ekonomi global di 2008. Tingginya harga minyak dunia merupakan
ancaman bagi pertumbuhan. Dan PDB SCB memperkirakan harga minyak akan turun di
2008 seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Sementara
menjelang Pemilu 2009 terlihat prospek pertumbuhan ekonomi. Ini karena
pemerintah akan meningkatkan belanja untuk infrastruktur, mempercepat program
infrastruktur. Angka pertumbuhan ekonomi 2008 dalam APBN sebesar 6,8% menurut
Bank Indonesia (BI) adalah angka yang paling optimistis. BI sendiri untuk tahun
2008 lebih memilih target yang aman di kisaran 6,2-6,8 persen. Dalam APBN 2008,
pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,8 persen memakai asumsi inflasi sebesar 6
persen, defisit anggaran 1,7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp
9.820, bunga SBI 3 bulan 7,5 persen dan harga minyak US$ 60 per barel. Produksi
minyak 1,034 juta barel per hari.
3. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, mengikuti
pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa perubahan mendasar dalam struktur
ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sector utama ke
ekonomi modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri manufaktur
dengan increasing return to scale (relasi positif antara
pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin
utama pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988).
Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum
disebut transformasi structural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian
perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintan
agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), dan penawaran agregat
(produksi dan penggunaan factor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal)
yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan (Chenery, 1979).
1. Teori
Teori perubahan structural menitikberatkan pembahasan
pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang
berkembang, yang semula bersifat subsisten (pertanian tradisional) dan
menitikberatkan sector pertanian menuju struktur perekonomian yang lebih modern
yang didominasi sector non primer, khususnya industri dan jasa. Ada
2 teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi
yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi
structural).
Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan
ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan (urban). Dalam
teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya
terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian modern di perkotaan dengan industri
sebagai sector utama. Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya
tinggi, maka kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya
berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga
subsisten. Over supply tenaga kerja ini ditandai dengan
nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah.
Di dalam kelompok negara-negara berkembang, banyak negara
yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga decade terakhir ini,
walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Hal ini disebabkan
oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah factor-faktor internal berikut:
1) Kondisi dan
struktur awal dalam negeri (economic base)
2) Besarnya pasar
dalam negeri
3) Pola distribusi
pendapatan
4) Karakteristik
industrialisasi
5) Keberadaan SDA
6) Kebijakan
perdagangan LN
Daftar Pustaka
elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23210-1-(babi)-a.pdf
www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1574-02032007.pdf
arisbudi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/25016/PI_2+Sistem+Perekonomian.pdf
kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19597/3.+Pertumbuhan+dan+Perubahan+Struktur+Ekonomidocx.doc
putrihemasita.blogspot.com/2014/04/sejarah-perekonomian-indonesia.html?m=1
Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia
http://yuniarfrida.blogspot.com/2011/03/tugas-perekonomian-indonesia-3.html
Silat
Pusaka Siliwangi Perguruan
pencak silat yang berdiri di Bekasi pada 22 Oktober 2004 oleh Arief Abdul
Rachman, SE. Adapun arti nama dari pusaka siliwangi tersebut adalah Pusaka
= perumpamaan istilah ilmu peninggalan leluhur, sedangkan Siliwangi yang juga
melambangkan kedaerahan Bekasi sebagai bagian dari Jawa Barat memiliki
spesifikasi arti Sili = Saling dan Wangi = harum/menjaga nama baik
